Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam

Dalil Kerusakan Lingkungan Hidup Sebagai Dasar Pemenuhan Unsur Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi

Wahyu Febrianto, Sri Afriani, Eni Jaya — Wed, 10 Jan 2024 00:00:00 +0000

Penelitian hukum ini menganalisis dan mengkaji beberapa permasalahan. Pertama, Bagaimana Hukum Pidana mengkaji kasus korupsi yang mengaibatkan kerusakan lingkungan sebagai dampak permanen dari korupsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan nasional. Kedua, Apakah ratio decidendi yang digunakan oleh Hakim sudah tepat dalam memutuskan perkara kasus korupsi tersebut sebagai akibat dari kerusakan lingkungan yang memiliki dampak pada kerugian negara. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalil kerusakan lingkungan hidup dalam tindak pidana korupsi sebagai pemenuhan unsur kerugian Negara disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan analisis terhadap pertimbangan majelis hakim (ratio decidendi) dalam mengadili suatu perkara tentang kerusakan lingkungan Negara dalam tindak pidana korupsi.

Fikih Pemimpin dan Pernikahan Beda Agama

Achmad Fausi, Jaih Mubarok — Tue, 16 Jan 2024 00:00:00 +0000

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 tanggal 31 Januari 2023 tidak mengakomodir pernikahan beda agama. Ratio legis putusan tersebut tidak bisa dilepaskan oleh rumusan fikih keindonesiaan yang melarang nikah beda agama. Namun, dalam praktiknya, terjadi kesenjangan antara tataran ideal norma hukum (das sollen) dengan praktik peradilan (das sein). Putusan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Ut yang mengabulkan permohonan pencatatan nikah beda agama telah menimbulkan disparitas putusan, sehingga Mahkamah Agung harus menertibkannya melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

Penelitian ini merupkan penelitian kualitatif dengan mengolah sumber-sumber primer yang berasal dari putusan, buku, jurnal, ataupun kitab, menggunakan metode deskriptif analitik, serta menganalisis masalah menggunakan teori kaidah fikih Taṣarruf al-Imām ‘alā al-Ra’iyyah Manūṭun bi al-Maṣlaḥah.

Hasil penelitian memaparkan bahwa larangan pernikahan beda agama merupakan kebijakan/keputusan pemimpin yang berorientasi pada kemaslahatan umum. Pernikahan adalah peristiwa sakral, sehingga menjadi tugas pemimpin untuk mengaturnya demi melindungi kemaslahatan agama , melindungi kemaslahatan jiwa setiap warga negara, melindungi kemaslahatan akal manusia dari berbagai kerusakan, melindungi keturunan, dan melindungi harta. Fikih keindonesiaan dan Undang-Undang Perkawinan yang sampai saat ini mengunci pengharaman nikah beda agama tidak hanya semata-mata mempertimbangkan bunyi nash, aspek psikologis, konteks sosial, dan realitas hukum perkawinan yang bersendikan Pancasila dan UUD NRI 1945, tapi juga sebagai upaya pencapaian dalam menarik kemanfaatan dan mencegah kemudaratan.

Urgensi Penetapan Restitusi dalam Klausul Putusan di Lingkungan Pengadilan Negeri Probolinggo

M. Ainun Najib — Wed, 17 Jan 2024 00:00:00 +0000

Anak sudah mulai menjadi pusat perhatian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, baik anak korban, anak saksi maupun anak pelaku tindak pidana. Perhatian ini bisa dilihat dengan perubahan paradigma terhadap penangan kasus anak dalam beberapa undang-undang yang terkait. Namun, masalah ditemukan ketika pelaku dan korbannya adalah sama-sama anak. Masalah tersebut adalah dengan adanya benturan kepentingan. Dengan demikian diperlukan kompromi untuk menyelesaikan benturan kepentingan tersebut. Oleh karenanya penulis angkat masalah restitusi yang dapat menjadi jalan penyelesaian masalah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji putusan yang ada di Pengadilan Probolinggo, data tersebut kemudian diperkuat dengan wawancara terjadap hakim di Pengadilan Negeri Probolinggo. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat benturan kepentinga, dimana kepentingan anak korban adalah pemberatan hukuman terhadap pelaku, dan kepentingan anak pelaku ada keringanan hukuman. Pada spergemuluan kepentingan tersebut dimenangkan oleh anak pelaku, sebab dalam beberapa putusan hukumannya diringankan. Dan jalan keluar agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan adalah dengan menetapkan restitusi dalam klausul putusan.

Muhammad Imarah's Thought on Fiqh Moderation

Ahmad Hasan al-Banna, Umi Rosyidah, Hammis Syafaq — Tue, 30 Jan 2024 00:00:00 +0000

Abstract: Modern scholars know the clash of two conflicting currents of thought, between the extreme right (tafrith) and the extreme left (ifrath) currents. This is very dangerous for Islamic civilization. Therefore, wasathiy (moderate) Islamic scholars, such as Muhammad Imarah (1931-2020) seek to direct Muslims to understand and implement the teachings of wasathoy Islam. This article discusses Muhammad Imarah's thoughts on the fiqh of moderation. This research is literature and qualitative. Data collection is carried out through a literature review and analyzed descriptively. The results of the study concluded that about moderation fiqh, Muhammad Imarah argued that moderate ijtihad needs to be developed for now. Muhammad Imarah stated that the relationship between text and ijtihad is always side by side (al-talazum wa al musahabah daiman wa abadan), there is a text, there is ijtihad and ijtihad departs from the text, and ijtihad is to peel the meaning contained in a text to decide the fiqh law of the text. The fiqh verdict is subjective because it takes the form of conjecture (al-dhan).

Paradigma Ibadah Haji dan Umroh Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

Suci Wulandari, Salman Daffa Nur Azizi, Rifqi Thariq Hidayat — Wed, 31 Jan 2024 00:00:00 +0000

Indonesia is a country where the majority of its citizens embrace Islam. So Indonesia has become part of the largest Muslim countries in the world. As a Muslim, it is appropriate to carry out the Shari'a and religious rules correctly, such as carrying out the pillars of Islam. One of the pillars of Islam is the fifth pillar of Islam, namely the Hajj pilgrimage for anyone who is able. The word capable means being physically, mentally, and financially capable. The Hajj and Umrah pilgrimages are recommendations that should be carried out if someone has been declared baligh or mukhallaf. In its implementation, it turns out that Indonesia has provided regulations that are expected to provide a legal umbrella other than Islamic law. This paper uses a normative approach and data taken from various relevant literature sources based on the literature study. This article aims to determine the legal basis for implementing the Hajj and Umrah pilgrimages from the perspective of Islamic law and positive law in Indonesia.